RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertegas arah pembangunan pariwisatanya: bukan sekadar mengejar angka kunjungan, melainkan membangun ekosistem yang berkelanjutan melalui pembiayaan syariah. Strategi ini ditempatkan sebagai bagian dari ambisi menjadikan NTB pusat ekonomi syariah nasional yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Komitmen itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Forum Economic Talk bertema “Pariwisata Berdaya: Pembiayaan Syariah untuk Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif NTB” yang digelar di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Senin, 23 Februari 2026.
Iqbal mengatakan konsep “pariwisata berdaya” yang diusung pemerintah daerah berorientasi pada kualitas destinasi, bukan semata keramaian. “Kita ingin membangun pariwisata yang berkualitas, bukan sekadar ramai. Pariwisata yang datang menghormati kita, menghormati budaya dan alam kita,” ujarnya.
Menurut Iqbal, pariwisata harus menumbuhkan kesadaran wisatawan untuk menghargai nilai-nilai lokal, budaya, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mendorong integrasi ekosistem pariwisata dan budaya agar tumbuh seiring dan saling menopang.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov NTB mempercepat pembenahan destinasi dan aksesibilitas. Pondasi konektivitas internasional mulai dibangun, termasuk rencana pembukaan enam rute penerbangan langsung baru, di antaranya menuju Darwin dan Bangkok. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas akses global sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan dengan identitas lokal yang kuat.
Peran pembiayaan syariah menjadi salah satu kunci dalam strategi tersebut. Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, mengatakan pihaknya memprioritaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan produktif bagi UMKM, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Fokus utama tahun ini adalah memperkuat ekosistem desa wisata dan pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang inklusif dan kompetitif,” kata Agus.
Dalam skema pengembangan desa wisata, bank tidak hanya bertindak sebagai penyalur modal, tetapi juga mengintegrasikan sistem transaksi. Seluruh aktivitas ekonomi dari tiket masuk, pembayaran homestay, pembelian suvenir, layanan restoran, hingga jasa pemandu diarahkan melalui sistem perbankan berbasis digital.
Digitalisasi melalui tiket elektronik dan pembayaran non-tunai menjadi instrumen utama. Tujuannya, kata Agus, agar perputaran uang tetap berada di dalam desa dan tidak bocor ke luar ekosistem.
Namun, penguatan desa wisata masih menghadapi sejumlah tantangan. Akses permodalan, kapasitas manajerial, serta literasi keuangan dan digital pelaku UMKM menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, sinergi lintas pemangku kepentingan dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, Bank NTB Syariah berencana membentuk UMKM Center di kawasan desa wisata. Fasilitas ini akan difungsikan sebagai pusat promosi, pemasaran, sekaligus ruang pendampingan usaha dan literasi keuangan.
Pendekatan kolaboratif pentahelix melibatkan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media menjadi kerangka kerja penguatan pariwisata berdaya. Pemimpin Redaksi TribunLombok.com, Sirtupillaili, menekankan pentingnya peran media dalam membangun optimisme publik di tengah tekanan ekonomi.
“Media harus memberikan harapan di tengah tahun yang susah, agar ekonomi tetap tumbuh,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur NTB juga meluncurkan media The Journal Lombok, yang disebut sebagai media pertama di NTB dengan fitur bahasa Inggris. Kehadirannya diharapkan memperluas promosi pariwisata NTB ke pasar internasional serta memperkuat narasi NTB sebagai destinasi wisata halal berdaya saing global.
Melalui integrasi pembiayaan syariah, penguatan desa wisata, serta dukungan konektivitas dan digitalisasi, Pemprov NTB optimistis pariwisata dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan. Bagi pemerintah daerah, pariwisata bukan sekadar industri, melainkan jalan membangun martabat.