NTB Dorong Ekspor Kerajinan Langsung dari Pelabuhan Gilimas

RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Pelabuhan Gilimas di Lombok menjadi titik keberangkatan ekspor langsung produk kerajinan daerah ke pasar internasional. Selama ini, produk kerajinan NTB masih harus dikirim terlebih dahulu ke Surabaya atau daerah lain sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pengembangan Gilimas sebagai departure point ekspor menjadi salah satu upaya pemerintah memangkas rantai distribusi perdagangan luar negeri.

“Kita harapkan departure point untuk ekspor nanti ada di sini. Sekarang kita belum punya pelabuhan kontainer untuk ekspor langsung,” kata Wiranata, Selasa 25 Agustus 2026.

Menurut Wiranata, rencana tersebut telah diusulkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pemerintah daerah berharap Gilimas nantinya dapat melayani pengiriman barang langsung dari Lombok sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor lebih banyak dinikmati daerah.

“Sekarang kan tidak ada langsung ekspor dari sini, harus dibawa dulu ke Surabaya, ke tempat lain, baru diekspor dari sana,” ujarnya.

Wiranata mengatakan persoalan ekspor langsung bukan hanya menyangkut infrastruktur pelabuhan, tetapi juga kelembagaan dan pengalihan titik keberangkatan ekspor ke NTB. Jika terwujud, daerah berpeluang mendapatkan manfaat lebih besar dari aktivitas perdagangan dan jasa kepelabuhanan.

Dorongan membuka jalur ekspor langsung muncul di tengah meningkatnya permintaan produk kerajinan Lombok dari pasar luar negeri. Namun, peningkatan permintaan tersebut belum sepenuhnya diimbangi jumlah perajin yang tersedia.

“Permintaan semakin banyak tapi jumlah perajinnya masih kurang,” kata Wiranata.

Karena itu, Disperindag NTB akan memperluas pelatihan bagi masyarakat di kabupaten dan kota untuk mencetak perajin baru. Pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi agar pelaku usaha mampu memenuhi pesanan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Bagi pemerintah, keberlanjutan produksi menjadi penting agar peluang pasar ekspor tidak hilang hanya karena pelaku usaha tidak mampu memenuhi permintaan dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan pembeli.

Selain persoalan produksi, pemerintah memperkuat perlindungan merek produk kerajinan Lombok. Disperindag NTB berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan merek dan memperoleh sertifikat.

Wiranata menilai perlindungan merek diperlukan agar identitas Lombok tetap melekat pada produk, meskipun proses pengiriman ke luar negeri masih dilakukan melalui daerah lain.

“Walaupun nanti diekspor dari Yogyakarta, dari Surabaya, ada merek Lomboknya di situ,” ujarnya.