RRI.CO.ID, Mataram – Komisaris Utama PT BPR NTB Perseroda, Lalu Kholid Karyadi, ST, menegaskan komitmennya menata ulang arah bisnis perusahaan melalui penguatan ekosistem keuangan daerah dan percepatan konversi menjadi bank syariah.

Ia mengungkapkan, keterlibatannya dengan BPR NTB bukan hal baru. Ia mengaku telah berinteraksi dengan lembaga tersebut sejak 2005–2006, bahkan terlibat dalam proses pengenalan sistem perbankan berbasis software saat BPR masih menggunakan sistem manual dan Excel.

“Saya ini bukan orang baru di BPR. Ini rumah lama. Saya pernah masuk, tahu kamar-kamarnya, tahu posisinya. Sekarang kembali lagi setelah belasan tahun,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026 di Mataram.

Lalu Kholid mengatakan, salah satu fokus utama manajemen saat ini adalah percepatan konversi BPR NTB menjadi bank syariah. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi di daerah.

Selama ini terdapat kendala kerja sama bisnis antara BPR NTB yang masih konvensional dengan Bank NTB Syariah. Perbedaan sistem menyebabkan keterbatasan dalam penempatan dana maupun kerja sama likuiditas.

“Kalau sudah sama-sama syariah, maka channeling dan kerja sama likuiditas bisa lebih mudah. Kita bisa saling topang dalam satu ekosistem,” katanya.

Saat ini, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait pembentukan tim konversi syariah sebagai tindak lanjut mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penataan Segmentasi Pasar

Selain konversi, Kholid menekankan pentingnya pengaturan segmentasi pasar antara BPR NTB dan Bank NTB Syariah agar tidak saling berebut pangsa.

Salah satu skema yang tengah dikaji adalah pembagian pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konsep tersebut, ASN berstatus PNS akan dikelola Bank NTB Syariah, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi menjadi segmen BPR NTB.

Menurutnya, potensi PPPK di tingkat provinsi mencapai sekitar 16 ribu orang, dan secara keseluruhan di kabupaten/kota bisa mencapai 60 ribu orang. Skema ini akan diawali dengan pilot project di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

“Kalau 50 persen saja dari PPPK provinsi mengakses pembiayaan di BPR, potensi kreditnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya.

Ia menambahkan, mekanisme penggajian tetap terintegrasi dengan sistem perbankan yang ada sehingga tidak mengganggu likuiditas bank lain. Model ini juga diharapkan dapat menekan rasio kredit bermasalah (NPL) karena berbasis payroll yang risikonya relatif rendah.

Di sisi lain, kata Kholid, manajemen juga melakukan pembenahan struktur organisasi. Dari total sekitar 580 pegawai, sebanyak 179 orang telah ditugaskan sebagai account officer (AO) untuk memperkuat fungsi pemasaran dan ekspansi kredit. Selain itu, jumlah auditor internal juga ditambah untuk memperkuat pengawasan.

“Sekarang auditor sudah kita tambah menjadi 20 orang untuk membackup kantor-kantor cabang,” ujarnya.

BPR NTB saat ini memiliki 44 kantor cabang dan menargetkan penguatan layanan hingga ke seluruh kecamatan, terutama setelah konversi syariah terealisasi. Salah satu potensi yang akan digarap adalah pembiayaan berbasis agunan emas dalam skema syariah.

Kholid menilai tantangan BPR saat ini bukan lagi rentenir seperti masa awal pendirian, melainkan maraknya pinjaman online (pinjol) yang menawarkan proses cepat meski berbunga tinggi. Karena itu, ia mendorong penyederhanaan dan percepatan proses kredit di internal BPR tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Tantangannya bagaimana memotong proses administrasi agar lebih cepat, tapi tetap prudent,” tegasnya.

Ia berharap seluruh jajaran direksi dan pegawai dapat menjaga komunikasi dan soliditas dalam menjalankan roadmap yang telah disepakati bersama. “Kalau komunikasi sudah baik, 50 persen masalah selesai. Yang penting sekarang bagaimana semua rencana ini bisa dieksekusi dengan baik,” ujar Kholid menutup pernyataanya.