KBRN, Mataram: Menjelang akhir tahun 2025, penjualan rumah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB tetap optimistis target penjualan dapat dikejar dengan adanya sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memberi angin segar bagi sektor perumahan.

Ketua DPD REI NTB, Hery Atmaja, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, jumlah penjualan rumah baru mencapai sekitar 2.600–2.700 unit, atau baru setengah dari capaian tahun 2024 yang mencapai sekitar 4.800 unit.

“Penjualan memang turun cukup drastis dibanding tahun lalu. Salah satu kendalanya, banyak masyarakat sebenarnya mampu membeli rumah, tapi terkendala persoalan di fintech pinjaman online (pinjol),” jelas Hery di Mataram, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, banyak calon pembeli yang terhambat dalam proses pengajuan kredit karena tercatat memiliki pinjaman aktif di layanan pinjol, meskipun nilainya kecil. Kondisi ini membuat sejumlah konsumen dinilai berisiko oleh lembaga pembiayaan, sehingga pengajuan KPR mereka tidak bisa diproses.

“Banyak yang kasusnya hanya lupa membayar pinjaman kecil atau ganti akun, akhirnya datanya tetap tercatat di OJK. Padahal secara kemampuan, mereka sebenarnya layak mendapatkan KPR,” ujarnya.

Selain faktor pinjol, Hery juga menyoroti belum rampungnya peraturan tata ruang wilayah (RTRW) di sejumlah daerah di NTB. Akibatnya, beberapa proyek pengembang tertunda karena menunggu kepastian izin lokasi.

“Teman-teman pengembang sebenarnya siap membangun. Lahan sudah ada, tapi karena RTRW belum disahkan, mereka menunggu agar tidak melanggar aturan,” tambahnya.

Meski menghadapi tantangan, REI NTB tetap menatap optimistis sisa tahun 2025. Optimisme itu salah satunya dipicu oleh rencana program akad massal nasional yang akan digelar Desember 2025 oleh Kementerian PUPR bersama pengembang di seluruh Indonesia, dengan target 50.000 unit rumah.

Hery menjelaskan, program ini akan didukung oleh skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga rendah satu digit, yakni sekitar 7–8 persen, jauh lebih ringan dibanding bunga komersial yang biasanya di atas 10 persen.

“Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan menjelang akhir tahun. Kalau dukungan pembiayaan ini berjalan lancar, insya Allah NTB bisa ambil bagian dan mengejar ketertinggalan,” pungkasnya.