SMI Soroti Jalan, Jembatan dan 20 Sekolah Rusak, Pemkab Siapkan Ini

RRI.CO.ID, Bima - Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan hingga kondisi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) menjadi perhatian dalam audiensi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Bima tersebut diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Drs. Agus Salim, M.Si.

Dalam pertemuan itu, SMI menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Selain sektor pertanian, mahasiswa turut menyoroti pembangunan infrastruktur serta kualitas pelayanan pendidikan, terutama di wilayah 3T.

Untuk sektor infrastruktur, SMI meminta adanya evaluasi dan percepatan realisasi pembangunan jalan dan jembatan untuk tahun anggaran 2025-2026.

Persoalan jalan dan jembatan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah karena menyangkut akses masyarakat, konektivitas antarwilayah serta kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pemkab Bima melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan memastikan masukan dari mahasiswa akan menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Agus Salim menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong agar proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta diarahkan pada kebutuhan masyarakat.

Selain infrastruktur, persoalan pendidikan juga menjadi pembahasan cukup serius dalam audiensi tersebut. SMI menyampaikan perhatian terhadap kondisi pendidikan SD dan SMP Satap yang berada di wilayah 3T.

"Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum serta menjamin keselamatan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas," kata Agus Salim.

Dalam kesempatan itu, SMI juga melaporkan adanya sekitar 20 sekolah yang mengalami kerusakan. Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, H. Fatahurrahman mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi sekolah yang dilaporkan mengalami kerusakan.

Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mencocokkannya dengan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Data tersebut akan segera kami verifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan dan dicocokkan dengan data Dapodik," ujar Fatahurrahman.

Langkah verifikasi menjadi penting agar pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi masing-masing sekolah, termasuk jenis dan tingkat kerusakan yang dialami.

Dengan data yang terverifikasi, pemerintah dapat melakukan pemetaan kebutuhan serta menentukan langkah penanganan sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki.

Persoalan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah 3T juga menjadi bagian dari pembahasan karena akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak berkaitan erat dengan keberlangsungan proses belajar mengajar.

"Kami Pemkab komitmen untuk terus memperhatikan mutu pendidikan, termasuk kondisi sarana dan prasarana sekolah serta perlindungan terhadap tenaga pendidik," terangnya.

Sementara itu, seluruh aspirasi yang disampaikan SMI dalam audiensi tersebut akan menjadi bahan koordinasi lintas perangkat daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima, Agus Salim, mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa yang dilakukan melalui kajian dan komunikasi secara berkelanjutan.

Menurutnya, ruang dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan pembangunan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan tindak lanjut berdasarkan data serta kewenangan masing-masing perangkat daerah.

"Seluruh masukan tersebut akan dijadikan bahan koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran," katanya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temukan di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah memperoleh masukan langsung sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pemkab Bima berharap komunikasi antara pemerintah dan elemen mahasiswa dapat terus berlangsung sehingga berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dibahas secara konstruktif dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.