RRI.CO.ID, Bima-Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Penguatan tersebut dibahas bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima.
Pembahasan diarahkan pada bagaimana pengelolaan risiko dapat diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.
Tim BPKP Perwakilan NTB menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Risiko harus benar-benar diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dimitigasi untuk memastikan target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan akuntabel.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, mengatakan pendampingan dan penguatan dari BPKP menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengendalian yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
"Manajemen risiko ini harus kita mulai sejak tahap perencanaan. Setiap program dan kegiatan harus kita identifikasi risikonya sejak awal, sehingga ketika masuk pada tahap pelaksanaan sudah ada langkah pengendalian dan mitigasinya," ujar Hariman.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), hingga Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
Dengan pola tersebut, setiap potensi persoalan dapat diketahui lebih awal dan disiapkan langkah pengendaliannya sebelum berdampak terhadap pencapaian program.
Tim BPKP NTB juga menyoroti pentingnya pengendalian terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk risiko kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Hariman mengatakan, potensi risiko tersebut harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
"Jangan sampai risiko baru kita pikirkan setelah terjadi masalah. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menentukan langkah pengendalian, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala," katanya.
Selain penguatan sistem, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Bimbingan teknis, asistensi, serta penguatan peran asesor pada Inspektorat dan perangkat daerah dinilai penting untuk memastikan penerapan SPIP berjalan optimal.
Hariman berharap penguatan yang dilakukan bersama BPKP NTB dapat mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bima.
"Tujuan akhirnya adalah bagaimana seluruh proses pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan akuntabel, serta target pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik," katanya dalam kesempatan tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....