Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pemkab Bima Lakukan Ini

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah daerah Kabupaten Bima mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan belanja pegawai yang semakin meningkat, seiring rencana evaluasi dari pemerintah pusat terhadap struktur anggaran daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Aries Munandar menjelaskan, sejumlah strategi disiapkan guna menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik.

"Setidaknya ada tiga langkah utama yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut," kata Aries Munandar.

Kata Aries Munandar, langkah pertama adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru serta meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi yang sudah ada.

"Pendapatan harus ditingkatkan agar ruang fiskal lebih luas, sehingga beban belanja pegawai bisa diimbangi," kata BPKAD Kabupaten Bima, Aries Munandar.

Langkah kedua adalah mencari alternatif sumber pembiayaan. Hal ini termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, baik melalui skema investasi, kemitraan, maupun pola pembiayaan lainnya yang sah sesuai regulasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu pembiayaan program pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.

Sementara itu, langkah ketiga adalah melakukan efisiensi internal, termasuk penataan organisasi dan pengendalian jumlah pegawai.

Pemerintah daerah mulai mempertimbangkan perampingan struktur organisasi yang dinilai terlalu besar serta menyesuaikan kebutuhan pegawai secara lebih rasional.

“Efisiensi menjadi langkah penting, baik dari sisi organisasi maupun jumlah pegawai, agar belanja lebih terkendali,” ujarnya.

Meski demikian, langkah efisiensi ini tidak serta-merta dilakukan secara drastis. Pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kebutuhan layanan publik agar tidak terganggu.

Di tengah kondisi tersebut, daerah juga berharap adanya kebijakan yang lebih adaptif dari pemerintah pusat, terutama dalam menyikapi kebutuhan riil daerah yang berbeda-beda.

Dengan kombinasi strategi peningkatan pendapatan, pembiayaan alternatif, dan efisiensi, pemerintah daerah optimistis dapat menghadapi tantangan belanja pegawai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.