RRI.CO.ID, Bima - Pendapatan retribusi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima tahun 2025 tercatat sangat rendah. Dari target Rp1,59 miliar, realisasi yang diperoleh tidak sampai satu persen, mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Tajuddin, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi regulasi maupun operasional.

Ia menyebut, sejumlah sumber pendapatan yang selama ini diharapkan justru tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi ada, tapi tidak bisa ditarik karena berbagai kendala. Ini yang membuat realisasi sangat rendah,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Salah satu faktor utama adalah larangan pemanfaatan sektor tambak udang sebagai sumber retribusi. Padahal, sektor ini sebelumnya diproyeksikan menjadi penyumbang terbesar.

Di sisi lain, aktivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga tidak berjalan efektif. Nelayan cenderung melakukan transaksi langsung di laut, sehingga pemerintah daerah kehilangan peluang penarikan retribusi.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti pabrik es yang mengalami kerusakan turut menghambat upaya peningkatan pendapatan.

“Dengan kondisi seperti ini, praktis hampir tidak ada sumber yang bisa diandalkan,” tambahnya.

Melihat realita tersebut, DKP mengusulkan agar target retribusi tahun 2026 disesuaikan dengan kondisi lapangan. Target sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan tidak realistis.

Sebagai alternatif, DKP mengusulkan target baru di kisaran Rp100 juta hingga Rp300 juta.

Sementara itu, rencana pembangunan Kampung Nelayan yang diharapkan menjadi salah satu solusi peningkatan ekonomi sektor perikanan diperkirakan belum akan memberikan dampak signifikan dalam waktu dekat.

“Program itu kemungkinan baru terasa hasilnya pada 2027,” jelas Tajuddin.

Pemerintah daerah kini diharapkan dapat mengambil langkah strategis, baik melalui perbaikan fasilitas, penguatan regulasi, maupun optimalisasi sistem pengelolaan, agar potensi besar sektor kelautan dan perikanan dapat benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah.