KBRN, Lombok Timur: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring pada Senin pagi, (16/6/2025). Rakor ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan sinergi dan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta para pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lotim, Ahmad Masfu’, selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bersama sejumlah pejabat dari perangkat daerah terkait. Mereka mengikuti kegiatan ini secara virtual dari Ruang Command Center.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok, menjelang dan setelah hari besar keagamaan, serta dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Dalam rakor tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan dan mendapat penekanan dari pemerintah pusat.
" Pembahasan tentang penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung upaya penanggulangan stunting dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Percepatan program pembangunan 3 juta rumah dalam rangka menyediakan akses terhadap hunian layak bagi masyarakat," ucapnya.
"Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Implementasi program kesehatan gratis dan pendidikan unggulan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, khususnya di daerah tertinggal," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam pengendalian inflasi, seperti memperkuat cadangan pangan strategis, menjaga kelancaran distribusi logistik, memperluas jangkauan pasar murah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan antar daerah.
Sementara itu, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa berdasarkan catatan historis tahun 2021 hingga 2024, momen Hari Raya Idul Adha secara umum menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia juga mencatat bahwa pada Idul Adha tahun 2021–2023 terjadi inflasi, namun berbeda dengan tahun 2024 yang justru mengalami deflasi.
" Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai kelompok pengeluaran yang paling sering menyumbang andil inflasi tertinggi pada Idul Adha, kecuali pada Juni 2024, di mana tren berbeda tercatat," katanya.
Berdasarkan data Survei Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP) pada minggu ke-2 (M2) Juni 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama yang menyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah beras dan daging ayam ras.
Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri mengalami perubahan IPH sebesar -0,04 persen. Komoditas yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih.Melalui rakor ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....