RRI.CO.ID, Lombok Tengag – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di sekitar SMPN 5 Praya Timur tidak boleh mengganggu aktivitas belajar mengajar. Pemerintah menyiapkan penataan ulang kawasan, termasuk akses masuk dan pembatas antara koperasi dengan lingkungan sekolah.
Kopdes Merah Putih tersebut dibangun dengan memanfaatkan sebagian lahan milik pemerintah yang sebelumnya berada dalam kawasan sekolah. Dari sekitar 80 are lahan yang tersedia, sekitar 12 are digunakan untuk kebutuhan pembangunan koperasi.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, pemanfaatan lahan tersebut tidak menimbulkan persoalan. Namun, pemerintah tetap akan melakukan penataan agar keberadaan koperasi tidak mengganggu proses pendidikan.
Menurutnya, akses menuju sekolah nantinya akan ditata dan dipisahkan dengan kawasan koperasi. Pemkab juga berencana membangun pembatas agar kedua fasilitas tersebut memiliki fungsi dan akses yang jelas.
“Barang sudah jadi harus dipikirkan solusinya. Kalau sudah jadi kemudian dirobohkan, itu tidak punya manfaat,” kata Pathul belum lama ini.
Pathul mengakui kondisi bangunan sekolah yang ada saat ini terlihat kontras dengan bangunan Kopdes yang baru dan lebih megah. Karena itu, pemerintah akan mencari solusi agar sarana pendidikan di sekolah tersebut juga mendapat perhatian.
Ia menegaskan, pembangunan Kopdes tidak dimaksudkan untuk mengurangi kenyamanan siswa maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Nanti kita tembok baik-baik supaya Koperasi Desa Merah Putih ini di sebelahnya. Akses masuk juga akan ditata sedemikian rupa supaya tidak terganggu proses pembelajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Mayuki mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, terutama sekolah yang kondisi bangunannya membutuhkan perhatian.
Menurutnya, perbaikan fasilitas menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Ia menilai, minat orang tua menyekolahkan anak tidak hanya dipengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah.
“Kalau memang pemerintah menggunakan yang sudah ada ini, kita perbaiki. Yang penting bagaimana caranya memberikan kepercayaan lagi kepada masyarakat,” katanya.
Terkait pemanfaatan sebagian lahan sekolah untuk Kopdes, Mayuki meminta pemerintah memastikan seluruh prosesnya memiliki dasar izin yang jelas. Ia juga menilai perlu adanya pembatas fisik antara kawasan sekolah dan koperasi karena keduanya memiliki fungsi berbeda.
Menurutnya, jangan sampai program pemerintah yang satu justru mengganggu program pemerintah lainnya, khususnya proses pendidikan.
Mayuki berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi bangunan SMPN 5 Praya Timur. Dengan sarana yang lebih aman dan nyaman, sekolah diharapkan kembali mendapat kepercayaan masyarakat dan mampu meningkatkan jumlah peserta didik.
Pihaknya memastikan persoalan tersebut akan ditata kembali sehingga keberadaan Kopdes dan sekolah dapat berjalan berdampingan tanpa mengganggu fungsi masing-masing.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....