Komisi Informasi NTB Minta Pemkab Loteng Benahi Sistem PPID

  • 08 Mei 2026 16:25 WIB
  •  Mataram

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi NTB ke Kantor Bupati Lombok Tengah. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi Informasi NTB, Sahnam itu diterima langsung Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, bersama jajaran terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi Informasi NTB menyoroti masih adanya sejumlah permohonan informasi publik di Lombok Tengah yang berujung pada proses penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi hingga awal Mei 2026.

Ketua Komisi Informasi NTB menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan tepat tanpa harus melalui proses sengketa informasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Sansuri, mengungkapkan beberapa permohonan informasi yang masuk memiliki pola serupa meski berasal dari perangkat daerah berbeda. Hal itu dinilai menunjukkan masih lemahnya koordinasi dan standarisasi layanan informasi antar-OPD.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Bupati M. Nursiah meminta PPID Utama memperkuat koordinasi dengan seluruh PPID OPD agar pelayanan informasi publik lebih terintegrasi dan responsif.

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi serta memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membangun sistem layanan informasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.

“Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh jika pemerintah mampu menghadirkan layanan informasi yang cepat dan transparan,” ujarnya.

Meski Lombok Tengah telah meraih predikat “Informatif” pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan dalam pengelolaan informasi, terutama di tengah derasnya arus informasi dan media sosial yang berkembang sangat cepat.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....