RRI.CO.ID, Lombok Timur - Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Lombok Timur hingga kini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026. Tercatat lebih dari 3.500 PPPK PW, yang mayoritas merupakan tenaga pendidikan, masih menunggu pencairan hak tersebut.

Ketua Forum PPPK PW Lombok Timur, Bambang Sakra Gempita, mengatakan keterlambatan ini terutama dirasakan oleh para guru yang hingga saat ini belum menerima THR. “Rata-rata semuanya dari tenaga pendidikan yang belum menerima THR,” ujarnya usai melaksanakan halal bihalal PPPK PW bersama Bupati di Gedung Serbaguy Dasan Lekong, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, skema pembayaran THR bagi PPPK PW, khususnya tenaga pendidik, bersumber dari dua pos anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam ketentuannya, sekitar 20 persen dana BOS dapat dialokasikan untuk pembayaran THR guru.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengakui adanya keterlambatan dalam pencairan THR tersebut. Menurutnya, kendala utama terletak pada proses administrasi dan validasi data rekening penerima. “Memang ada kendala administrasi dan data rekening, namun saat ini semuanya sedang dalam proses,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa seluruh PPPK PW di Lombok Timur tetap akan menerima THR mereka. Pemerintah daerah, kata dia, tengah mempercepat proses pencairan agar hak para pegawai dapat segera terpenuhi.