RRI.CO.ID, Dompu – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dipastikan mulai dilaksanakan pada 2027. Saat ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan dokumen pelelangan sebagai tahapan awal pembangunan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara Pemerintah Kabupaten Dompu berperan sebagai pengguna dan mendukung penyediaan lokasi pembangunan.
“Pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah sifatnya sebagai user. Saat ini dokumen untuk proses pelelangan sedang disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya, Senin, 10 Agustus 2026.
Untuk lokasi, Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengusulkan bekas lahan BBP milik Pemerintah Provinsi NTB yang berada di Desa Bara, Kecamatan Woja. Lahan tersebut memiliki luas lebih dari enam hektare atau memenuhi kebutuhan minimal untuk pembangunan kompleks Sekolah Rakyat.
Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik aset telah memberikan izin penggunaan lahan tersebut. Bahkan, pemerintah provinsi turut mengusulkan lokasi itu sebagai tempat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dompu.
Menurut Yani, lokasi tersebut dinilai memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Akses jalan menuju lokasi cukup memadai, tersedia sumber air bersih, tidak berada di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta tidak termasuk kawasan rawan banjir.
“Dari sisi lokasi, semuanya memenuhi persyaratan. Luas lahannya juga lebih dari enam hektare. Akses jalan, air bersih, RTRW dan aspek lainnya sudah mendukung,” jelasnya.
Selain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kawasan bekas lahan BBP Desa Bara tersebut juga direncanakan menjadi lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bara.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik lahan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu. Koordinasi diperlukan untuk memastikan kesiapan aset dan berbagai kebutuhan pendukung pembangunan.
Kehadiran Sekolah Rakyat dinilai penting bagi Dompu karena daerah ini masih menghadapi persoalan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Kabupaten Dompu turun dari 12,62 persen pada 2023 menjadi 11,59 persen pada 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 32.080 jiwa.
Pada 2025, persentase kemiskinan kembali turun menjadi 11,15 persen. Meski mengalami penurunan, masih terdapat kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan membutuhkan intervensi khusus.
Pemerintah Kabupaten Dompu bahkan menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2027. Salah satu upaya jangka panjang yang diharapkan mampu mendukung target tersebut adalah melalui intervensi pendidikan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan dan keterampilan hidup. Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan dimulainya pembangunan pada 2027, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....