Soroti Pelaksanaan MBG di NTB, Gubernur Minta Pengelola Jangan Cari Untung

‎‎RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal meminta pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar tujuan utama MBG tidak bergeser.

‎Hal itu disampaikan Iqbal saat menemui ribuan relawan MBG yang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur NTB, Senin, 22 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan akan meneruskan aspirasi relawan terkait keberlanjutan program MBG kepada pemerintah pusat.

‎Namun, Iqbal juga memberikan sejumlah catatan kepada para pengelola MBG, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyoroti adanya pihak yang masih berupaya mencari tambahan keuntungan meski pemerintah telah menetapkan margin dalam pelaksanaan program.

‎"Saya sampaikan juga beberapa koreksi. Ada fenomena teman-teman masih memanfaatkan kondisi yang ada. Sudah diberikan margin, tetapi masih mencari margin di tempat lain, termasuk dari bahan baku," kata Iqbal.

‎Menurut dia, tidak semua pelaksana MBG melakukan hal tersebut. Banyak SPPG yang dinilai telah menjalankan program dengan baik dan menjaga kualitas pelayanan.

‎Iqbal mengatakan koreksi itu perlu dilakukan agar MBG tetap berada pada tujuan awal, yakni menyediakan makanan bergizi sekaligus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

‎"MBG ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi bagaimana menggerakkan ekonomi di level desa," ujarnya.

‎Ia meminta pengelola MBG memprioritaskan penggunaan bahan baku dari masyarakat lokal. Menurutnya, keberadaan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dimanfaatkan agar perputaran ekonomi dari program tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

‎Iqbal mencontohkan masih adanya laporan bahan pangan seperti beras yang didatangkan dari luar daerah, padahal sejumlah desa di NTB memiliki kemampuan untuk memasok kebutuhan tersebut.

‎"Kita minta bahan baku mengambil dari masyarakat lokal. Koperasi dan BUMDes harus ikut bergerak karena cita-citanya memang bagaimana ekonomi desa tumbuh," katanya.

‎Terkait tuntutan relawan agar program MBG tetap dilanjutkan, Iqbal memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia menyebut pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkewajiban menyampaikan masukan masyarakat.

‎Iqbal berharap perbaikan tata kelola MBG dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan program, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam rantai ekonomi program tersebut.