‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan siap memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat yang harus dilayani, mulai dari peserta didik tingkat PAUD hingga pondok pesantren. Perluasan program itu disebut membutuhkan penguatan pasokan pangan lokal agar pelaksanaannya berkelanjutan.

‎Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, dan para mitra penyelenggara di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat, 22 Mei 2026.

‎Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, mengatakan Satgas MBG berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan efektif di daerah. “Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Gani.

‎Menurut dia, MBG merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.

‎Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan MBG tetap menjadi program strategis nasional yang berkelanjutan dan masuk prioritas pemerintah.

‎Ia mengatakan berbagai penyesuaian anggaran yang dilakukan tidak menyentuh program inti MBG. Menurut dia, anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan.

‎“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro dan memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah,” ujar Erwin.

‎Erwin juga mengapresiasi perkembangan pelaksanaan MBG di NTB yang dinilai cukup baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

‎Inspektur III Inspektorat Utama BGN, Rudyanto, mengatakan NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia. Namun, menurut dia, cakupan penerima manfaat masih perlu diperluas karena jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar.

‎“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan,” kata Rudyanto.

“Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan," imbuhnya.

‎Ia menilai keberlanjutan MBG sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menjaga pasokan pangan. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar kebutuhan bahan baku program dapat dipenuhi dari daerah sendiri.

‎Pemprov NTB menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan program dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

‎Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi lahan pekarangan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan komoditas pangan produktif.

‎Selain itu, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, dan komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.

‎Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat diterima masyarakat secara optimal.