RRI.CO.ID, Lombok Utara - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi.

Dadan menegaskan, seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah dan tidak melalui perantara individu maupun kelompok tertentu. “Dari awal kami selalu mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional dan menjanjikan sesuatu,” kata Dadan usai meluncurkan Dapur MBG Modular Wilayah 3T di Lombok Utara, Selasa, 12 Mei 2026.

Ia mengatakan, BGN telah menyiapkan sistem pendaftaran terpusat bagi masyarakat atau pihak yang ingin terlibat dalam program MBG. Karena, pembangunan dapur hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin resmi dari BGN.

“Seluruh yang ingin ikut terlibat harus mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat belum terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurutnya, BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLHS yang diterbitkan pemerintah daerah.

“Yang belum punya IPAL kita hentikan sementara untuk dilengkapi. Sekarang itu menjadi syarat wajib,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, BGN juga mengevaluasi validitas data penerima manfaat program MBG. Dadan mengakui masih ditemukan banyak anak sekolah dan pesantren yang belum tercatat dalam basis data pemerintah sehingga kebutuhan layanan di lapangan lebih besar dibandingkan data awal.

“Kenyataannya di lapangan jumlah penerima manfaat lebih banyak dibandingkan data yang kami miliki,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan standar IPAL. Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, menyebut jumlah dapur yang sempat disuspensi mencapai 149 unit.

"Namun sebagian penghentian operasional juga dipicu kejadian luar biasa di sejumlah lokasi," ujarnya.