RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Di tengah capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, tersimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan yakni, petani tetap miskin meski produksi melimpah.

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Lombok Tengah turun dari 13,44 persen pada 2021 menjadi 10,68 persen di akhir 2025. Namun, ironi muncul karena sebagian besar warga miskin justru berasal dari sektor pertanian—sektor yang selama ini menjadi tulang punggung produksi daerah.

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, mengakui bahwa tingginya produksi, khususnya beras, belum mampu mendorong kesejahteraan petani. Masalah utamanya bukan pada hasil, melainkan pada rendahnya nilai tambah.

“Produksi kita tinggi, tapi belum mampu mengejar pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya ada yang kurang dalam rantai nilai pertanian kita,” ujarnya Rabu, 15 April 2026.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa petani masih terjebak pada pola produksi mentah tanpa pengolahan. Akibatnya, harga jual tetap rendah dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan.

Pemerintah daerah kini mulai menggeser fokus, dari sekadar peningkatan produksi ke penguatan hilirisasi. Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dinilai menjadi kunci agar komoditas lokal memiliki nilai jual lebih tinggi.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diharapkan memberi dorongan langsung bagi petani, meski dinilai belum cukup tanpa perbaikan sistem distribusi dan pengolahan.

Ke depan, pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah dipandang tidak bisa lagi bertumpu pada produksi semata. Transformasi sektor pertanian menuju industri berbasis nilai tambah menjadi langkah penting agar petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelaku ekonomi yang sejahtera.