RRI.CO.ID, Mataram — Penghentian sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan perhatian terhadap aspek keamanan pangan di daerah. Di Kota Mataram sendiri, tercatat sekitar 15 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdampak kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses penangguhan tersebut. Hal ini karena seluruh kewenangan inspeksi hingga keputusan penghentian operasional berada di bawah kendali BGN.

“Dalam proses penangguhan ini memang tidak ada keterlibatan kami karena jalur koordinasi resminya langsung di bawah BGN. Namun kami melihat, selain dampak terhadap distribusi makanan, aspek keamanan juga harus menjadi prioritas,” ujarnya, Jumat 3 April 2026.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan hanya memiliki kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Sementara itu, persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang menjadi alasan utama penghentian operasional merupakan ranah teknis instansi lain, yakni Dinas Lingkungan Hidup.

“Kalau terkait IPAL, itu bukan kewenangan kami. Itu ada persyaratan teknis tersendiri dan menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup. Kami di Dinas Kesehatan fokus pada SLHS, yang mencakup pemeriksaan sampel makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta pelatihan penjamah makanan,” jelasnya.

Menurut Emirald, komponen penting dalam penerbitan SLHS adalah adanya pelatihan bagi pengelola dapur, terutama terkait pengolahan makanan yang aman dan higienis. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan sampel, baik dari makanan maupun dari petugas yang terlibat dalam proses pengolahan.

Meski tidak terlibat dalam penindakan, Dinas Kesehatan tetap berkomitmen mengawal keberlanjutan program MBG, khususnya dari sisi pemenuhan standar kesehatan. Namun, posisi mereka saat ini bersifat menunggu permintaan dari pengelola dapur yang ingin melengkapi persyaratan agar dapat kembali beroperasi.

“Kami sifatnya menunggu. Jika ada dapur MBG yang membutuhkan fasilitasi dari Dinas Kesehatan untuk melengkapi persyaratan, tentu akan kami bantu, termasuk jika ada yang harus ditinjau ulang terkait SLHS,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, sejauh ini sudah ada sejumlah dapur MBG yang mengajukan permohonan pemeriksaan dan tengah dalam proses, mulai dari pelatihan hingga inspeksi lapangan. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kunjungan lanjutan terhadap dapur yang telah mengajukan permohonan secara resmi.

Di sisi lain, Emirald mengakui pihaknya belum menerima data resmi terkait jumlah pasti SPPG yang dihentikan operasionalnya, termasuk di Kota Mataram. Informasi yang diperoleh masih bersifat tidak langsung dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

“Secara kelembagaan kami belum menerima surat resmi terkait jumlah yang disuspend. Data yang kami dapatkan pun masih perlu dikonfirmasi kembali,” katanya.