RRI.CO.ID, Lombok Utara – Upaya memperkuat akuntabilitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus didorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Tidak hanya memastikan kelancaran distribusi, DPRD kini menekankan pentingnya transparansi dalam setiap paket makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

DPRD KLU mengusulkan agar Bupati Lombok Utara segera menerbitkan surat edaran yang mewajibkan penyedia layanan mencantumkan rincian harga serta kandungan gizi pada setiap paket MBG. Langkah ini dinilai strategis untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjamin kualitas makanan yang diterima, khususnya bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama.

Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program tersebut tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Program ini bukan sekadar distribusi makanan. Kita berbicara tentang kualitas gizi anak-anak dan potensi kebocoran anggaran. Karena itu, transparansi harga dan kandungan gizi harus menjadi standar,” ujarnya, Minggu 29 Maret 2026.

Ia menjelaskan, program MBG telah masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sehingga memiliki sejumlah titik rawan, mulai dari kemungkinan mark-up bahan baku hingga praktik monopoli oleh vendor tertentu. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut adanya langkah pencegahan yang konkret di tingkat daerah.

Menurut Darmaji, beberapa daerah di Indonesia telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dengan mewajibkan pencantuman informasi menu, harga, dan kandungan gizi secara terbuka. Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong partisipasi publik untuk ikut mengawasi.

“Ini langkah sederhana, tetapi dampaknya besar. Masyarakat bisa langsung mengetahui apa yang diterima dan ikut mengawasi,” katanya.

Di Lombok Utara sendiri, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah adanya penyedia layanan yang sempat dihentikan operasionalnya, yang menjadi indikasi perlunya penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh.

DPRD juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program. Orang tua siswa dan komite sekolah dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.

Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses. Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat dapat segera melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian, baik dari segi kualitas maupun kuantitas makanan.

“Jika ada menu yang tidak layak atau tidak sesuai, masyarakat harus punya ruang untuk melapor dengan cepat dan mudah,” ujarnya.

Selain aspek pengawasan, DPRD turut mendorong pelibatan vendor lokal dalam rantai pasok MBG, seperti koperasi desa dan kelompok tani. Langkah ini diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus meminimalkan potensi monopoli oleh pihak tertentu.

Dengan sistem yang transparan, partisipatif, dan berbasis pengawasan publik, DPRD KLU berharap program MBG tidak hanya berjalan bersih dari praktik korupsi, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat serta penurunan angka stunting di daerah.

“Ini bukan program biasa. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Transparansi adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” tutup Darmaji.