RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini kini tidak lagi sekadar mengejar pembentukan kelembagaan, melainkan diarahkan pada aktivitas usaha yang nyata dan terintegrasi secara digital.

Data pembinaan hingga pekan keempat Maret 2026 menunjukkan, dari total target yang ditetapkan, sebanyak 1.166 koperasi telah mengantongi legalitas usaha. Capaian ini menjadi pijakan awal dalam membangun koperasi yang lebih kuat di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, perkembangan di lapangan belum sepenuhnya merata. Dari sisi tata kelola, baru 196 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara itu, jumlah koperasi yang benar-benar aktif beroperasi tercatat sebanyak 121 unit.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, mengatakan pemerintah kini mengubah fokus pembinaan. “Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang kita dorong koperasi ini benar-benar hidup, berusaha, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat desa,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Di sektor penguatan sarana usaha, sebanyak 373 koperasi sedang membangun gerai. Dari jumlah tersebut, 12 koperasi telah menuntaskan pembangunan fisik secara penuh. Di sisi lain, masih ada 137 koperasi yang belum memulai pembangunan, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Persoalan lain muncul pada aspek digitalisasi. Pemerintah mendorong penggunaan sistem Agrinas sebagai basis data dan pengelolaan koperasi. Hingga kini, baru 510 koperasi yang terdaftar di dalam sistem tersebut. Artinya, masih ada 656 koperasi yang belum terintegrasi secara digital.

Sebaran capaian menunjukkan disparitas antarwilayah. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa menjadi daerah dengan progres pembangunan gerai relatif tinggi. Sementara sejumlah wilayah lain masih tertinggal, terutama dalam hal operasional dan pemanfaatan teknologi.

Wirawan menegaskan, percepatan ke depan akan diarahkan pada tiga hal utama: meningkatkan jumlah koperasi aktif, mempercepat pembangunan gerai usaha, serta memastikan seluruh koperasi terhubung ke sistem digital.

“Kita ingin koperasi ini tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi benar-benar kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Itu kunci keberlanjutan,” katanya.

Program KDKMP digadang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Pemerintah berharap, melalui pendekatan kelembagaan yang lebih modern dan terintegrasi, koperasi dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.