RRI.CO.ID, Mataram – Wakil Ketua III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir, mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan persiapan menghadapi arus mudik Lebaran agar perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar.

Menurut Muzihir, kesiapan mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan koordinasi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga instansi terkait di sektor transportasi.

“Untuk mempersiapkan mudik Lebaran ini, yang jelas semua stakeholder harus terlibat. Baik itu kepolisian, perhubungan darat, laut, udara, maupun pihak pelabuhan, semuanya harus segera memperbaiki apa yang dirasa masih kurang,” ujar Muzihir, Minggu 8 Maret 2026 kepada wartawan di Mataram.

Ia mencontohkan sejumlah hal yang perlu segera dibenahi, seperti kondisi infrastruktur jalan yang rusak serta fasilitas di pelabuhan yang belum memadai.

“Kalau ada jalan yang berlubang segera diperbaiki atau ditambal. Begitu juga di pelabuhan, kalau ada fasilitas yang kurang pas harus segera dibenahi,” katanya.

Menurutnya, keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah.

“Keselamatan penumpang dan masyarakat yang mudik ini yang paling utama. Karena itu semua pihak harus siaga,” jelasnya.

Politisi PPP tersebut juga mengimbau kepada para kepala daerah di NTB untuk mengambil peran aktif dalam memastikan kesiapan daerah masing-masing menghadapi arus mudik.

“Saya menghimbau kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur beserta jajarannya, termasuk kepolisian dan TNI, agar bersama-sama siaga mengamankan mudik Lebaran ini,” ujarnya.

Selain itu, Muzihir juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kelayakan kapal yang beroperasi, khususnya pada jalur penyeberangan yang ramai digunakan saat mudik.

Ia mengingatkan agar kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan tidak diizinkan beroperasi.

“Kalau kapal itu sudah tidak layak, jangan lagi diberikan izin beroperasi. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas,” katanya.

Menurutnya, jumlah kapal yang tersedia sebenarnya cukup banyak, namun seringkali tidak semuanya dioperasikan secara optimal.

“Kapal itu sebenarnya cukup banyak. Kadang-kadang izin operasionalnya justru lebih banyak saat musim liburan. Kalau semuanya beroperasi sesuai kapasitas, sebenarnya antrean bisa diminimalisir,” jelasnya.

Karena itu, Muzihir menegaskan agar pemerintah dan otoritas terkait benar-benar melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal sebelum memberikan izin operasional.

“Kalau tidak layak, jangan dioperasikan. Hentikan saja izinnya,” tegasnya.

Ia berharap dengan kesiapan yang matang dari seluruh pihak, arus mudik Lebaran di NTB dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.