RRI.CO.ID, Mataram - Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengaku dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah terkait dugaan korupsi pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2021.

“Tadi saya dikonfirmasi apakah pengadaan kendaraan di DLH itu tercatat sebagai aset Pemda, karena aset Pemda ini kan banyak,” kata Firman usai pemeriksaan di Gedung Adhyaksa Lombok Tengah, Selasa 5 Mei 2026.

Firman menjelaskan, materi pemeriksaan lebih banyak berkaitan dengan aspek pengelolaan dan koordinasi dalam lingkup pemerintah daerah. Ia menyebut pertanyaan penyidik tidak hanya teknis pengadaan, tetapi juga menyentuh tata kelola aset.

“Ya, sebatas itu saja. Yang lain sifatnya koordinasi, terutama soal pengelolaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik mencapai puluhan butir. “Puluhan pertanyaan tadi,” katanya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan Firman diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi oleh penyidik Pidsus.

“Benar, dipanggil sebagai saksi dan diperiksa langsung oleh Kasi Pidsus,” ujarnya.

Dera menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada dugaan korupsi pengadaan di DLH, khususnya terkait status barang milik negara. Pendalaman juga mencakup pencatatan aset daerah atas kendaraan yang telah diadakan.

“Fokusnya pada pengadaan DLH dan status barang milik negara,” katanya.

Perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi dan berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung potensi kerugian.

Kasus bermula dari proyek pengadaan kendaraan operasional DLH Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Proyek itu meliputi dump truck dan arm roll untuk wilayah Pujut serta dump truck untuk Praya.