KBRN, Bintuni: Pemerintah Kampung Banjar Ausoy (SP 4), Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni telah menyalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025. Realisasinya dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan.
Kepala Kampung Banjar Ausoy, Sudirman, mengatakan total Dana Desa tahun ini sebesar Rp1,299 miliar, sementara ADD mencapai Rp1,3 miliar. Penggunaan anggaran mengikuti regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat.
Pembuatan Platdeker (jembatan cor) di Jalan Ladang Kampung Banjar Ausoy (Foto: Kampung Banjar Ausoy)
“Minimal 10 persen untuk ketahanan pangan sebesar Rp259 juta. Bantuan langsung tunai (BLT) Rp108 juta, sedangkan pemberdayaan bersumber dari ADD sebesar Rp75 juta digunakan untuk kegiatan PKK dan renovasi lapangan voli,” jelasnya.
Selain itu, kegiatan pembinaan kemasyarakatan bersumber dari ADD sebesar Rp163 juta untuk insentif dan kegiatan HUT RI. Sementara pada bidang pelaksanaan pembangunan meliputi pendidikan dan kesehatan dana digunakan untuk kegiatan posyandu, KPM, guru ngaji, sekolah minggu, dan PAUD, termasuk penanganan stunting serta pemberian PMT.
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat Kampung (Foto: Kampung Banjar Ausoy)
Sub bidang pendidikan mencakup kegiatan formal dan informal sebesar Rp218 juta, sedangkan bidang kesehatan senilai Rp357,4 juta untuk kader dan posyandu. Di bidang infrastruktur, pemerintah kampung mengalokasikan Rp30 juta untuk pembuatan platdeker (jembatan cor ladang).
Pemerintah Kampung juga akan penerangan jalan tahap awal berupa pengadaan 160 tiang lampu. “Rencananya lampu akan dipasang hingga selesai, tapi karena ada renovasi Koperasi Merah Putih, sebagian anggaran dialihkan. Jadi tahun ini baru tiangnya, lampunya tahun depan,” Kata Sudirman.
Penyerahan Kegiatan Ketahanan Pangan Oleh Kepala Kampung Kepada Warga (Foto: Kampung Banjar Ausoy)
Sebagian besar kegiatan pemerintahan menggunakan ADD, sedangkan DD hanya untuk pendataan senilai Rp17 juta. Sisanya sekitar Rp800 juta digunakan untuk Siltap (penghasilan tetap), tunjangan aparat kampung, RT/RW, Baperkam, serta operasional dan belanja aset.
Sudirman menambahkan, kendala utama realisasi DD dan ADD adalah adanya program mendadak dari pemerintah pusat yang menyebabkan pergeseran anggaran. “Kadang masyarakat mengeluh karena program yang sudah direncanakan harus dikurangi atau dibatalkan, seperti pembuatan tiang lampu jalur ini,” ujarnya.