DJPb Sulbar Waspadai Penurunan Belanja Pemerintah di Triwulan IV

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat (Sulbar) mewaspadai potensi perlambatan belanja pemerintah pada tiga bulan terakhir 2026 setelah akselerasi realisasi APBN terjadi sepanjang Triwulan III.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Taufik Damhuri, mengatakan tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah perlu diantisipasi agar perlambatan pada Triwulan IV tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Yang kita khawatirkan adalah bagaimana tiga bulan terakhir. Kita agak sedikit khawatir karena sudah digenjot semuanya di Triwulan III,” ujar Taufik Damhuri, Rabu, 30 September 2026.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sisa waktu hingga akhir tahun tetap mampu menjaga momentum realisasi APBN. Sebab, akselerasi belanja pada Triwulan III berpotensi membuat ruang belanja pada Triwulan IV lebih terbatas.

“Ketika nanti Triwulan IV belanjanya sudah turun karena sudah diakselerasi selama Triwulan III, bagaimana menghindari dampak negatif turunnya belanja pemerintah,” katanya.

Taufik menilai kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta dan penerimaan daerah.

Karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak badan maupun masyarakat menjadi salah satu langkah yang didorong, termasuk melalui optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi.

Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak diarahkan melalui kenaikan tarif pajak, melainkan dengan memperluas kepatuhan wajib pajak.

“Bukan berarti menaikkan tarif. Kita sepakati jangan sampai menaikkan tarif, tapi bagaimana meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak kendaraan,” jelas Taufik.

Untuk mendorong langkah tersebut, DJPb juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk kerja sama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan dinas yang menangani pendapatan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi Sulawesi Barat pada akhir 2026.