RRI.CO.ID, Mamuju- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
"Kami perkuat posko di provinsi maupun kabupaten akan dipimpin oleh Pak Sekda, sarananya kita siapkan selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga," ujarnya saat ditemui RRI Mamuju, Kamis 27 Agustus 2026.
Selain itu, pemerintah kabupaten juga telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Polewali Mandar, dan Mamuju. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut.
"Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan kita ada air bersih, khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal dan di Polman juga begitu. Di Mamuju juga sudah mulai membagi air bersih dan nanti kita akan dukung penuh," katanya.
Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut terdapat sekitar 3.000 hektare lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
"Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektare. Itu dapat diminimalisir, mungkin tidak semuanya bisa kita tangani, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan," ungkapnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....