KPPN Mamuju Dorong Literasi Fiskal Melalui Kolaborasi Pentahelix

RRI.CO.ID, Mamuju - Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menghasilkan sejumlah masukan dan usulan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pelayanan serta meningkatkan literasi fiskal di Sulawesi Barat.

Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, mengatakan forum tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen pentahelix, mulai dari akademisi, pengguna layanan, pemangku kepentingan, media, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar Ferry, saat diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang menyampaikan evaluasi pelayanan, tetapi juga menghasilkan sejumlah usulan inovasi yang dinilai relevan untuk dikembangkan.

Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah penguatan literasi fiskal. Menurut Ferry, pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan pengelolaan fiskal menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana APBN dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.

Ferry menilai penguatan literasi fiskal membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, KPPN Mamuju mendorong keterlibatan media dalam menyampaikan informasi mengenai APBN dan kebijakan fiskal kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

Ia mengapresiasi peran TVRI dan RRI yang selama ini dinilai aktif berkolaborasi dengan KPPN Mamuju dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait fiskal.

“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap Ferry.

Ferry berharap hasil FKP tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi inovasi dan kolaborasi konkret. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan KPPN dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.