BRMP Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Forum Konsultasi

RRI.CO.ID, Mamuju- Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah untuk memperoleh masukan, saran, aspirasi, dan tanggapan dari masyarakat serta pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aula Diseminasi BRMP Sulawesi Barat, Kamis 20 Agustus 2026.

Forum ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kelompok tani dan KTNA, perguruan tinggi, sekolah, penyuluh pertanian, mitra kerja sama, hingga pengguna layanan BRMP Sulawesi Barat.

Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat dan mitra BRMP untuk menyampaikan secara terbuka berbagai masukan, saran, maupun keluhan terkait pelayanan. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BRMP Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas layanan dan merumuskan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BRMP Sulawesi Barat, Dr. Sumarni Panikkai, menyampaikan bahwa BRMP berkomitmen untuk terus memperbarui informasi mengenai layanan yang tersedia serta menyampaikan pelaksanaan kegiatan secara terbuka kepada publik.

"Komitmen kami merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan." ujarnya.

Dalam forum tersebut, BRMP Sulawesi Barat memaparkan profil, tugas dan fungsi, serta layanan yang tersedia. Berdasarkan perubahan kelembagaan, BRMP Sulawesi Barat memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penerapan hasil perakitan serta perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi dan modernisasi pertanian di wilayah Sulawesi Barat.

Selain pemaparan layanan, FKP juga menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan materi mengenai perubahan kelembagaan sebagai salah satu langkah penguatan kualitas pelayanan publik.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Amirullah menekankan bahwa perubahan kelembagaan tidak cukup hanya dengan perubahan struktur, nama, jabatan, maupun tata kerja. Perubahan tersebut harus menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, pasti, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ombudsman juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap standar pelayanan, SOP, maklumat pelayanan, kompetensi SDM, sistem informasi, kanal pengaduan, monitoring dan evaluasi, serta survei kepuasan masyarakat. Pengaduan masyarakat dipandang sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BRMP Sulawesi Barat berkomitmen menjadikan masukan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan, sehingga pelayanan publik yang diberikan semakin berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.