Di Mandar Preneur Fair, Kemenkum Sulbar Ingatkan Pelaku Usaha Lindungi Merek

RRI.CO.ID, Mamuju — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong pelaku usaha tidak hanya memperhatikan legalitas badan usaha, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap merek, karya, dan hasil kreativitas yang menjadi bagian dari pengembangan usaha.

Hal tersebut disampaikan menanggapi kehadiran booth layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulbar pada Mandar Preneur Fair di Maleo Town Square (MATOS), Rabu 24 September 2026.

Saefur menilai kekayaan intelektual dapat menjadi bagian penting dari identitas dan aset usaha. Pemahaman mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) perlu diperluas agar pelaku usaha dapat mengenali karya dan identitas usahanya yang perlu dilindungi.

"Pelaku usaha tidak hanya perlu memikirkan bagaimana mengembangkan produknya, tetapi juga bagaimana melindungi identitas dan kreativitas yang menjadi bagian dari usaha tersebut. Merek dan karya yang dimiliki perlu dikenali sebagai aset yang memiliki nilai," ujar Saefur.

Menurutnya, layanan yang hadir langsung di tengah kegiatan pelaku usaha dapat menjadi ruang untuk memberikan pemahaman mengenai pilihan pelindungan KI sesuai karakter usaha.

"Ketika pelaku usaha memahami pentingnya pelindungan KI sejak awal, pengembangan usaha dapat berjalan dengan lebih tertib. Ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah penggunaan merek atau karya tanpa hak," katanya.

Booth Kanwil Kemenkum Sulbar pada Mandar Preneur Fair menyediakan informasi mengenai pendaftaran Perseroan Perorangan serta layanan KI, termasuk informasi pendaftaran dan pelindungan merek serta bentuk KI lainnya sesuai ketentuan.

Layanan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkonsultasi secara langsung mengenai legalitas dan pelindungan terhadap aset intelektual yang dimiliki.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulbar menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan pelindungan KI dalam mendukung keberlanjutan usaha.