RRI.CO.ID, Mamuju - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat mencatat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa masih lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di kota.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, menjelaskan berdasarkan hasil pendataan Maret 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di wilayah perdesaan mencapai 1,70 poin, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 1,36 poin.

Menurutnya, semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

"Jadi, Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 pada Maret 2026 di Sulawesi Barat untuk desa adalah 1,7. Kemudian untuk kota adalah 1,36 poin. Kalau kita lihat untuk kota ini lebih kecil daripada desa, artinya kondisi penduduk miskin di kota itu secara rata-rata lebih baik, kondisinya lebih baik daripada kondisi secara rata-rata penduduk miskinnya yang ada di desa," kata Suri Handayani, Jumat, 7 Agustus 2026.

Selain itu, BPS juga mencatat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Barat masih lebih tinggi di wilayah perdesaan. Pada Maret 2026, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,29 poin, sementara di perdesaan mencapai 0,43 poin.

Suri menjelaskan, Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin besar kesenjangan pengeluaran yang terjadi di dalam kelompok masyarakat miskin.

Data BPS tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Selain jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi, kondisi masyarakat miskin di desa juga menghadapi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin di wilayah perkotaan.

BPS menilai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.