DPRD Majene Sepakati Laporan Pertanggun Jawaban APBD 2025, SILPA Rp21,6 Miliar
- 28 Jul 2026 05:42 WIB
- Mamuju
RRI.CO.ID, Majene - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menyepakati Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada Senin, 27 Juli 2026.
Kesepakatan itu dibahas dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Majene yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat se-Kabupaten Majene.
Sebelum dibawa ke paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas laporan keuangan daerah pada 13 hingga 22 Juli 2026.
Ketua Banggar DPRD Majene, M Idwar, menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp881 miliar lebih.
"Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp101 miliar lebih dan pendapatan transfer Rp779 miliar lebih," ujarnya.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp863 miliar lebih yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
"Belanja daerah meliputi operasi Rp720 miliar lebih, modal Rp37 miliar lebih, serta belanja transfer Rp102 miliar lebih," jelasnya.
Struktur anggaran tersebut mencatat defisit Rp17 miliar lebih yang tertutupi oleh pembiayaan netto sekitar Rp4 miliar lebih.
Sekretaris Banggar DPRD Majene, Mattalunru, menjelaskan hasil perhitungan itu menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21 miliar lebih.
"SILPA ini menjadi dasar perencanaan anggaran berikutnya dan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.
Rapat juga membahas empat Ranperda, yakni Kawasan Tanpa Rokok (KTR), jaminan sosial ketenagakerjaan, ketertiban umum, dan cadangan pangan daerah.
"Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat regulasi daerah dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Majene," katanya.
Paripurna ditutup dengan penandatanganan hasil pembahasan sebagai dasar pengesahan dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....