RRI.CO.ID, Mamuju - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Hal tersebut disampaikan Junda Maulana dalam wawancaranya usai menjadi pembina upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, mewakili Gubernur Suhardi Duka, Senin, 20 Juli 2026.

Junda Maulana menyebut ASN merupakan mesin birokrasi yang menjadi penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur dituntut bekerja secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Ia menambahkan untuk mencapai tujuan tersebut, ASN melalui beberapa prosedur, seperti pelantikan, di sahkan serta di berikan upah agar menunjang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

"ASN adalah mesin birokrasi yang harus bekerja untuk mencapai tujuan. Daerah ini punya tujuan, nasional punya tujuan. Untuk mencapai itu kita dilantik, kita digaji, dan diangkat untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Junda Maulana.

Lebih lanjut kata Sekda, tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada PNS, tetapi juga berlaku bagi PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

"Semua memiliki andil karena sama-sama digaji oleh negara. Artinya, semua memiliki tanggung jawab dan saling membutuhkan dalam organisasi," katanya.