Kemenkum Sulbar Rakor Percepatan Pemenuhan Data Dukung LKE 2026

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi percepatan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas 2026, Selasa 14 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas administrasi. Menurutnya, ini adalah cerminan nyata komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Pencapaian status WBBM menuntut soliditas, visi yang sama, dan konsistensi seluruh elemen. Seluruh berkas pendukung indikator penilaian wajib dilengkapi secara valid dan detail. Dokumen itu harus benar-benar merepresentasikan penerapan reformasi birokrasi yang riil di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar," terang Saefur.

Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Baharuddin Lopa ini fokus pada tiga kelompok kerja, yakni Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan diikuti seluruh Tim Pembangunan ZI.Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin mengingatkan jajaran untuk meneliti kembali validitas setiap dokumen yang diunggah ke sistem ERB agar sesuai standar penilaian.

"Setiap aktivitas pengunggahan dokumen agar dilaporkan secara berkala. Tujuannya agar perkembangan pemenuhan data bisa dipantau real-time dan seluruh Pokja memiliki persepsi yang sama terkait progres di lapangan," kata Hidayat.

Ia menambahkan, kelengkapan dokumen LKE merupakan tanggung jawab bersama. Pemahaman yang seragam di antara anggota Pokja diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

"Keberhasilan meraih predikat WBBM hanya bisa dicapai lewat kerja sama yang padu dan gotong royong," ujarnya.Dalam rapat tersebut disepakati instruksi agar setiap Pokja segera memfinalisasi dokumen pendukung sesuai tenggat waktu. Mengingat Juli merupakan bulan krusial dalam kalender evaluasi ZI, seluruh pihak diminta meningkatkan intensitas koordinasi.