RRI.CO.ID, Mamuju – Kanwil Kemenkum Sulbar dorong pemetaan karakteristik wilayah. Kadiv Saefur Rochim: data akurat jadi kunci kebijakan organisasi & SDM yang tepat.

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim nilai pemetaan karakteristik wilayah dan beban kerja penting untuk organisasi efektif sesuai kebutuhan daerah.

Validasi data digelar virtual Zoom bersama Biro SDM Kemenkum, Selasa 23 Juni 2026.

Setiap kanwil punya kondisi, tantangan, dan beban tugas berbeda. Karena itu butuh data komprehensif jadi dasar kebijakan kelembagaan dan pengelolaan SDM.

“Karakteristik wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan organisasi. Dengan data yang akurat, kebutuhan SDM, penguatan layanan, hingga distribusi sumber daya dapat direncanakan secara lebih tepat dan terukur,” kata Saefur Rochim.

Pernyataan disampaikan saat Wawancara Validasi Data Penyusunan Karakteristik Kantor Wilayah. Kegiatan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkum lewat Zoom Meeting, Selasa 23 Juni 2026.

Wawancara libatkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kabag Tata Usaha Umum, dan pejabat fungsional Kanwil Kemenkum Sulbar. Tujuannya konfirmasi data untuk profil karakteristik kanwil.

Dalam diskusi, Kanwil Kemenkum Sulbar paparkan indikator dinamika tugas di Sulbar. Salah satunya layanan Kekayaan Intelektual, khusus pencatatan hak cipta, capai 427 layanan sepanjang 2025. Angka tinggi ini cerminkan kebutuhan masyarakat Sulbar akan perlindungan KI.

Dari sisi anggaran, realisasi 2025 capai 99,44%. Ini tunjukkan optimalisasi program dan kegiatan sesuai rencana.

Aspek SDM: Kanwil Kemenkum Sulbar didukung 68 pegawai. Mereka jalankan fungsi pelayanan hukum, administrasi, dan pembinaan hukum.

Seiring naiknya kebutuhan layanan masyarakat, penguatan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan SDM jadi kebutuhan berkembang.

Melalui pemetaan ini, data kondisi wilayah, volume kerja, capaian kinerja, dan kapasitas organisasi diharapkan jadi landasan kebijakan adaptif dan proporsional. Hasilnya juga dukung pengembangan organisasi selaras pelayanan publik di daerah.