RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 18 Juni 2026.

Pencanangan dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud didampingi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun Anggaran 2026 dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Barat.

Pencanangan SE2026 ditandai dengan prosesi simbolis pembukaan tirai oleh Gubernur Sulawesi Barat dan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI. Di balik tirai tersebut ditampilkan alat tenun dan kain Tenun Sekomandi berlogo Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol pembangunan ekonomi yang bertumpu pada data berkualitas.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat menegaskan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang baik. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Barat untuk mendukung dan mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan informasi yang benar agar kita memiliki data yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah," ujar Gubernur SDK.

SDK juga menyampaikan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting dalam mengidentifikasi potensi ekonomi daerah, mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta mendukung pencapaian berbagai program prioritas pembangunan di Sulawesi Barat.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Hasil sensus akan menjadi sumber data utama dalam menggambarkan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia hingga tingkat wilayah.

"Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, partisipasi seluruh pelaku usaha sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan," ujarnya.

Pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Di Sulawesi Barat, sebanyak 1.388 petugas sensus diterjunkan untuk mendata berbagai unit usaha yang tersebar di seluruh kabupaten. Pendataan dilakukan secara door to door dengan menjangkau kawasan perdagangan, pasar, pertokoan, sentra usaha, hingga usaha yang dijalankan dari rumah tangga.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan menghimpun berbagai informasi mengenai jumlah dan karakteristik usaha, struktur ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi digital, serta sebaran aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

BPS juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan TIR Sensus Ekonomi 2026, yaitu Terima Petugas Sensus, Isi Data dengan Benar, dan Rahasia Data Terjaga. Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.