RRI.CO.ID, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Ruang Kerjanya, Senin 27 Juli 2026.

Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran bedah rumah berjalan lancar.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, selaku leading sector program menjelaskan, data awal menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh satuan kerja (satker). Melalui koordinasi yang intensif, Sulbar bahkan mendapat tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan.

"Saat ini satker sedang bekerja melakukan penginputan data, di mana masih ada sekitar 1.000 data yang dalam tahap verifikasi," ujar Maddareski.

Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terealisasi.

Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan kementerian pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.

Sebelumnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

Adapun, besaran dana reguler BSPS umumnya senilai Rp20 juta per unit rumah (Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang).