RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, Ilham, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan rencana tambang logam tanah jarang.
Ia menyampaikan saat diwawancarai di kantornya, Senin, 13 April 2026., hingga kini kegiatan baru sebatas survei Badan Geologi, sementara izin tambang dan skema pengelolaan belum diputuskan pemerintah pusat.
“Pemerintah pada intinya tidak akan mungkin masyarakat dirugikan, dan tidak mungkin daerah itu akan dikelola ketika merugikan kepentingan umum,” ujar Ilham.
Menurutnya, setiap rencana pengelolaan logam tanah jarang wajib melalui kajian menyeluruh, termasuk menghitung dampak lingkungan dan manfaat ekonomi bagi warga sekitar tambang.
“Pusat nanti akan melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, karena penolakan dan keresahan itu harus dipikirkan dampak dan pemberdayaannya,” kata Ilham menambahkan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengabaikan suara penolakan yang berkembang, terutama di wilayah yang disebut berpotensi mengandung logam tanah jarang.
Ilham menyebut, aspirasi warga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam setiap keputusan, agar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Ia mengajak masyarakat tetap tenang dan menunggu penjelasan resmi pemerintah, sembari memastikan setiap tahapan akan mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan kepentingan warga Sulbar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....