RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa isu merumahkan ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukanlah kebijakan final, melainkan bentuk antisipasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai. Saat ini, berbagai skenario masih dalam pengkajian.

Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana menjelaskan bahwa isu tersebut muncul akibat adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) Pasal 146 yang mengatur belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah.

"Saat ini kita 34 persen. Kalau itu harus berlaku, maka pasti ada rasionalisasi. Apa yang mau dirasionalisasi? Programkah? Atau masalah pegawai, PPPK misalnya? Itu belum, nanti kita lihat," ujar Junda Maulana, Jumat 27 Maret 2026.

Ia menegaskan pernyataan Gubernur sebelumnya merupakan langkah antisipatif agar daerah tidak terkejut jika skenario terburuk harus diambil.

"Apa yang disampaikan gubernur itu berupa antisipasi, agar kita tidak kaget. Tapi kalau ada solusi lain, bisa kita lihat dengan situasi dan kondisi fiskal tahun 2027 nantinya," jelasnya.

Salah satu solusi yang diharapkan adalah adanya tambahan dana transfer dari pusat sebesar Rp300 miliar yang diproyeksikan turun pada tahun 2027. Menurut Junda Jika dana ini cair, maka total nilai APBD sebagai bilangan pembagi akan meningkat, sehingga persentase belanja pegawai yang saat ini 34 persen secara otomatis bisa turun hingga mencapai batas aman 30 persen.

"Dana segar yang 300 miliar di tahun ini itu tidak turun dari pusat, turun di tahun 2027, maka itu menambah belanja dan bilangan pembaginya lebih besar. Kalau bilangan pembaginya lebih besar, maka 30 persen itu cukup kita," pungkas Junda.

Ia juga membandingkan kondisi Sulbar dengan daerah lain di Indonesia, seperti Surabaya atau daerah lainnya yang memiliki beban belanja pegawai bahkan mencapai 48 hingga 50 persen.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait isu merumahkan ribuan PPPK di lingkungan Pemprov Sulbar. Pemerintah terus berkoordinasi dengan pusat untuk mencari solusi terbaik tanpa mengganggu pelayanan publik.