RRI.CO.ID, Mamuju - Pemerintah provinsi Sulawesi Barat menawarkan langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyusunan peraturan daerah (perda) yang berpotensi menambah sumber pendapatan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat menggelar open house bersama seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar di rumah jabatan gubernur, Minggu, 22 Maret 2026.

“Tadi ada solusi yang kita tawarkan adalah membuat peraturan daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Kalau disetujui pemerintah pusat, akan kita implementasikan,” ungkap Suhardi Duka.

Suhardi Duka menambahkan, peningkatan PAD dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), mengingat keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau ada peningkatan PAD di masing-masing daerah, itu akan bisa menyelamatkan pegawai kita, utamanya P3K. Karena ini satu-satunya jalan,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa adanya tambahan PAD, pemerintah daerah akan kesulitan mempertahankan keberadaan P3K. Apalagi, kondisi global juga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal nasional.

“Transfer dari pusat tidak bisa kita harapkan bertambah. Apalagi dalam menghadapi situasi global, bisa saja terjadi kemungkinan pengurangan,” ujar Suhardi Duka.

Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan pemerintah tetap memikirkan nasib para P3K, meskipun keputusan yang dihadapi tidak mudah.

Saat ini, pemerintah daerah tengah mengkaji potensi retribusi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Jika dapat direalisasikan dan dibagi antara kabupaten dan provinsi, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan PAD secara signifikan.