Banyak Pejabat Nonjob, Gubernur Sulbar : untuk Perubahan dan Efek Perampingan OPD

RRI.CO.ID, Mamuju- Banyaknya pembebasan jabatan atau nonjob terhadap sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sulawesi Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perubahan dan perampingan organisasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya saat silaturahmi Pemprov Sulbar dengan insan media, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar pada Selasa, 17 Maret 2026.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat sebanyak 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas dibebaskan dari jabatan strukturalnya.

Suhardi Duka menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong perubahan mental dan peningkatan kinerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

"Setiap pemimpin melakukan perubahan, yang tidak bisa berubah, ya kita ganti. Bukan berarti kita tidak suka. Tapi kita ingin ada perubahan, ada perubahan mental, ada perubahan kinerja, " ujarnya.

Ia menilai, capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama ini masih belum optimal. Menurutnya, langkah pembenahan melalui penataan jabatan pentingbuntuk dilakukan demi perubahan

"Kita tahu bahwa selama ini Sulawesi Barat itu target-targetnya hampir tidak tercapai. Baik MCP-nya selalu rendah semuanya, sakipnya rendah semua. Nah kalau ini tidak diganti, tidak dilakukan perubahan terhadap kondisi pegawai di Sulawesi Barat," jelasnya.

Selain itu, Suhardi Duka juga menyebut proses perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 42 lembaga menjadi 36 lembaga yang terjadi pada tahun ini, juga berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan pada Eselon II dan Eselon III di lingkup Pemprov Sulawesi Barat, sehingga

"Karena memang juga harus ada yang non job. Kenapa? Karena jabatan tidak cukup. Karena perampingan kan. Ada yang hilang jabatannya, dari 42 lembaga menjadi 36. Dengan demikian banyak eselon 2 dan eselon 3 juga yang hilang," tutupnya.