RRI.CO.ID, Mamuju- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMPSR). Kegiatan tersebut digelar di Grand Maleo Hotel Mamuju pada 2 Maret sampai 4 Maret 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Dinas Kesehatan kabupaten, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, serta tim teknis kesehatan ibu dan anak.

Sekretaris DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Marintani Erna Dochri, dalam sambutannya menegaskan, evaluasi tersebut merupakan langkah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Barat. Menurutnya, masih tingginya kasus kematian ibu dan anak harus ditangani secara serius mulai dari deteksi dini, rujukan tepat waktu, hingga penanganan kegawatdaruratan yang sesuai standar.

“Setiap kematian ibu dan bayi tidak boleh dipandang sebagai angka semata, tetapi sebagai evaluasi sistem pelayanan. AMPSR harus menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, rujukan tepat waktu, hingga penanganan kegawatdaruratan yang sesuai standar,” tegasnya.

Berdasarkan data dari DKPPKB Sulbar pada tahun 2025, tercatat sebanyak 326 kasus kematian bayi dan 36 kasus kematian ibu di Provinsi Sulawesi Barat. Pada kasus kematian bayi, penyebab terbesar didominasi oleh gangguan perinatal dan prematuritas. Sementara itu, pada kematian ibu, faktor utama disebabkan oleh perdarahan postpartum, hipertensi dalam kehamilan, serta komplikasi obstetri lainnya.

Evaluasi melalui pendekatan AMPSR dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko, celah pelayanan, serta merumuskan langkah respons yang lebih cepat dan tepat di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data.