RRI.CO.ID, Majene- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memastikan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Majene benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), John Batara Manikallo, saat melakukan peninjauan langsung bersama tim Kanwil Kemenkum Sulbar ke beberapa Posbankum di Desa Tubo Poang, Desa Tubo Selatan, Desa Tallu Banua Utara, serta Kelurahan Tande, Kabupaten Majene, Kamis 12 Februari 2026.

Dalam kunjungannya, Ia memastikan bahwa berjalannya Posbangkum dapat memberikan kebermanfaatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, Kunjungan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk penguatan kepada paralegal di daerah.

“Kami ingin memastikan Posbankum yang telah dibentuk benar-benar aktif dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Sekaligus kami melakukan penguatan kepada para paralegal di lapangan,” ujar John Batara.

Dalam pembinaan tersebut, tim memberikan pendalaman materi terkait peran dan kewenangan paralegal di desa/kelurahan. Penekanan diberikan pada kemampuan melakukan pendampingan hukum secara non-litigasi, termasuk mediasi dan penyelesaian persoalan hukum ringan di tingkat desa.

Kunjungan tersebut turut diisi dengan dialog bersama pemerintah desa dan kelurahan guna membahas strategi keberlanjutan layanan. Sinergi antara aparatur desa dan paralegal dinilai menjadi kunci agar Posbankum dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi hukum yang mudah diakses masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Tim Pembinaan Pos Bantuan Hukum bersama Tim Pelatihan Paralegal akan terus memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan pelaporan aktualisasi. Upaya ini menjadi bagian dari target Kanwil Kemenkum Sulbar untuk mencapai 100 persen pelaporan aktualisasi paralegal di wilayah Sulawesi Barat.