RRI.CO.ID, Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, memimpin Rapat Penyampaian Rencana Kerja Sepekan ke Depan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat 7 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) John Batara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran pegawai.

Saefur Rochim menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh program dan agenda strategis Kantor Wilayah berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Setiap program yang dilaksanakan harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi, disiplin, dan responsivitas seluruh jajaran menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas," ujar Saefur Rochim.

Dalam rapat tersebut, masing-masing unit kerja menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekan mendatang sekaligus mengevaluasi kesiapan pelaksanaan program, pelayanan publik, serta agenda strategis lainnya.

Dari Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Kekayaan Intelektual menyampaikan rencana pembukaan layanan publik pada kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana promosi layanan kepada masyarakat sekaligus memperluas akses informasi terkait kekayaan intelektual.

Selain itu, jajaran Divisi Pelayanan Hukum juga melakukan persiapan pemenuhan data dukung program pencatatan hak cipta gratis, inventarisasi permohonan kekayaan intelektual, serta percepatan pendaftaran karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya. Upaya pengusulan Indikasi Geografis Kopi Robusta dan Arabika Sulawesi Barat juga terus diperkuat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap potensi unggulan daerah.

Sementara itu, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum membahas tindak lanjut harmonisasi sejumlah rancangan peraturan daerah yang saat ini menunggu pembahasan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Bidang Analisis dan Evaluasi Kebijakan juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penjajakan kerja sama melalui nota kesepahaman di bidang analisis kebijakan.

Di samping itu, pembinaan terhadap pemerintah daerah mengenai hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Pendirian PDAM Kabupaten Mamuju Tengah, akan terus dilakukan. Kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Pada Bagian Tata Usaha dan Umum, rapat membahas persiapan berbagai agenda, mulai dari kegiatan donor darah, koordinasi pelaksanaan Fun Walk dan bazar UMKM, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), rekonsiliasi keuangan bulan Juli 2026, hingga penyusunan laporan pelaksanaan program dan kinerja bulanan.

Menutup rapat, Saefur Rochim menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kedisiplinan, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh pekerjaan yang masih tertunda dapat segera diselesaikan. Ia juga meminta seluruh unit kerja mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan audit dari Inspektorat serta memastikan seluruh kegiatan, khususnya pelayanan publik, donor darah, Fun Walk, dan bazar UMKM, terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal.

"Keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," tutup Saefur Rochim.