RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III dan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026 yang digelar Kanwil DJPb Sulawesi Barat secara daring, Kamis, 6 Agustus 2026.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menegaskan evaluasi anggaran menjadi langkah strategis memastikan program dan penggunaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran melalui evaluasi yang berkelanjutan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujar Saefur Rochim.

Dari total pagu belanja kementerian/lembaga di Sulbar sebesar Rp3,81 triliun, realisasi hingga 2 Agustus 2026 telah mencapai 58,07 persen, sementara nilai rata-rata IKPA satuan kerja Triwulan II tercatat 95,28 dengan kategori sangat baik.

Rapat turut mengidentifikasi kendala satuan kerja seperti tingginya revisi anggaran di awal tahun, keterbatasan pejabat perbendaharaan tersertifikasi, serta belum optimalnya kualitas perencanaan dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kepala Kanwil DJPb Sulbar menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sertifikasi pejabat perbendaharaan, serta meminta satuan kerja mengonfirmasi pelaksanaan belanja bantuan pemerintah secara terbuka.

Selaras dengan arahan itu, Kemenkum Sulbar sebelumnya juga telah menegaskan komitmen memperkuat kualitas pengelolaan anggaran dan meningkatkan kesesuaian Rencana Penarikan Dana guna mendongkrak nilai IKPA.

Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap pengelolaan anggaran semakin optimal, transparan, dan mendukung pencapaian target pembangunan di Sulawesi Barat.