Kemenkum Sulbar Perkuat JDIH dan Literasi Hukum Majene

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pengelolaan JDIH dan literasi hukum melalui bimbingan teknis bagi anggota JDIHN Kabupaten Majene.

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada Jumat, 10 Juli 2026, melibatkan pemerintah daerah, DPRD, serta dinas terkait guna meningkatkan kualitas layanan informasi hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim menegaskan pentingnya JDIH sebagai sarana keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat luas.

“JDIH bukan sekadar media dokumentasi produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum,” uajrnya.

Kegiatan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum John Batara Manikallo yang mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Majene.

“JDIH dan Literasi Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi media keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat.," tambahnya.

Dalam sesi materi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola JDIH, indikator e-Report, serta strategi peningkatan literasi hukum berbasis digital.

Selain itu, dilakukan monitoring berkala terhadap website JDIH guna memastikan kelengkapan data dan konsistensi pengunggahan dokumen hukum.