RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara menentukan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan serta Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026 di Mamuju.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim menyatakan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai ketentuan.
“Setiap laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara harus disusun secara cermat, sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya Senin 6 Juli 2026.
Kegiatan yang berlangsung Senin, 6 Juli 2026 ini diikuti pejabat tata usaha, tim keuangan, serta pengelola Barang Milik Negara di lingkungan kantor wilayah.
“Sehingga mampu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya menegaskan prinsip pengelolaan.
Dalam rapat tersebut, peserta melakukan verifikasi data, pengecekan aplikasi pelaporan, serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung rekonsiliasi secara menyeluruh.
Selain itu, berbagai kendala diinventarisasi untuk ditindaklanjuti agar proses penyusunan laporan berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....