RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural perpindahan ke Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengisian jabatan fungsional harus melalui seleksi dan uji kompetensi yang objektif agar menghasilkan ASN profesional, berintegritas, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kegiatan uji kompetensi diikuti Kanwil Kemenkum Sulbar secara hybrid pada Senin, 29 Juni 2026, dari Kantor Wilayah dan terhubung virtual melalui Zoom Meeting, diawali pembukaan resmi Pelatihan/Bimtek Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Anggaran oleh Asesor Ahli Utama BPSDM Hukum, Ibnu Choldun.

Dalam arahannya, Ibnu Choldun menekankan JF Perencana dan Analis Anggaran sebagai garda terdepan akuntabilitas keuangan dan efisiensi pengelolaan anggaran, dengan setiap proses perencanaan dituntut berorientasi hasil agar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan uji kompetensi bertujuan meningkatkan kapasitas, menstandarkan kompetensi, serta mendukung pemenuhan angka kredit pejabat fungsional agar tugas perencanaan dan penganggaran dapat dijalankan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Dari Kanwil Kemenkum Sulbar, satu peserta mengikuti proses perpindahan ke JF Perencana dengan rangkaian ujian yang sepenuhnya berlangsung daring, diawasi ketat melalui pembagian breakout room berdasarkan rumpun jabatan dan metode pemantauan dual‑camera untuk menjamin objektivitas pelaksanaan.

Tahapan uji kompetensi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural serta wawancara untuk menggali aspek moralitas, integritas, kepribadian, dan komitmen yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ujian berbasis komputer, sementara dukungan jaringan internet dan perangkat di Kanwil memastikan seluruh rangkaian berjalan lancar.

Saefur Rochim menyebut peningkatan kapasitas aparatur melalui uji kompetensi sebagai investasi penting guna mewujudkan birokrasi yang adaptif dan berkinerja tinggi, serta menegaskan bahwa dengan SDM yang kompeten, perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum akan semakin berkualitas, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.