RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan pentingnya analisis kebijakan yang komprehensif dan berbasis data untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menilai kapasitas Analis Kebijakan harus terus diperkuat agar rekomendasi yang dihasilkan mampu memberi dampak positif bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan.

“Policy brief yang disusun secara baik akan menjadi instrumen penting dalam membantu pengambil keputusan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, peningkatan kapasitas Analis Kebijakan harus terus didorong agar kualitas kebijakan publik semakin adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Melalui Penyusunan Policy Brief yang Berkualitas di Maluku Utara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis, 25 Juni 2026, untuk memperkuat pemahaman peran strategis Analis Kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan.

Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Maluku Utara itu diawali sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang‑undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang menekankan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti agar setiap policy brief dan kebijakan tidak sekadar normatif, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pada sesi pertama, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Nardiansyah Noor, memaparkan analisis kebijakan publik sebagai kajian multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai metode penelitian untuk memecahkan masalah publik, sekaligus menekankan peran evaluasi kebijakan dalam mengukur dampak, efektivitas implementasi, dan perbaikan kebijakan di setiap tahap siklus kebijakan.

Materi kedua disampaikan Dewi Oktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Lembaga Administrasi Negara, yang menjelaskan bahwa kualitas policy brief sangat ditentukan kemampuan analis mengidentifikasi masalah secara tepat, menyusun analisis berbasis data, mengkaji alternatif solusi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang persuasif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi maupun masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam Policy Talks ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berharap kapasitas Analis Kebijakan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan policy brief yang berkualitas dan mendukung terwujudnya kebijakan publik yang efektif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.