Kemenkum Sulbar Tekankan Peran Analis Kebijakan Wujudkan Kebijakan Berkualitas

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh mutu analisis yang mendasarinya sehingga penguatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi kebutuhan strategis.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menilai Analis Kebijakan memegang peran penting memastikan setiap rekomendasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Analis Kebijakan memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan rekomendasi yang objektif dan berbasis data. Semakin baik proses analisis yang dilakukan, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Saefur Rochim.

Pernyataan itu sejalan dengan keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam Policy Talks: Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik yang digelar Kanwil Kemenkum Papua secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 23 Juni 2026, sebagai sarana peningkatan kompetensi penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut membekali peserta pemahaman tahapan kebijakan publik, mulai identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, hingga evaluasi, sekaligus memperkuat kemampuan menyusun rekomendasi yang berkualitas dan implementatif berbasis data serta kajian mendalam.

Kepala Kanwil Kemenkum Papua, Antonius H. Ayorbaba, menekankan tantangan pembangunan yang makin kompleks menuntut kebijakan adaptif dan responsif, sehingga Analis Kebijakan perlu terus meningkatkan kapasitas agar mampu memberikan masukan relevan bagi proses pengambilan keputusan.

Dalam sesi materi, Analis Kebijakan Ahli Utama Bima Haria Wibisana memaparkan sejumlah penyebab kegagalan kebijakan, antara lain definisi masalah yang tidak tepat, pemanfaatan data yang lemah, minimnya kajian terhadap alternatif, dan kurangnya evaluasi pascapelaksanaan, sehingga diperlukan analisis mendalam, objektif, dan berlandaskan fakta.

Akademisi Universitas Cenderawasih, Septinus SAA, menjelaskan analisis kebijakan publik sebagai pendekatan ilmiah yang membantu pengambil keputusan memilih opsi terbaik melalui proses sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen terus meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, inovatif, dan berbasis bukti, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.