Kemenkum Sulbar Ikuti Forum “Pasti Ada Solusi” Dorong Layanan Responsif

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Forum Pengaduan Pelayanan Publik “Pasti Ada Solusi” yang dipimpin langsung Menteri Hukum sebagai wadah penguatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan yang diikuti Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim bersama pimpinan tinggi pratama dan jajaran secara daring ini menjadi momentum penting bagi Kanwil untuk memperkuat transformasi tata kelola pengaduan layanan hukum di daerah.

Menteri Hukum menegaskan bahwa “Pasti Ada Solusi” bukan sekadar slogan, melainkan komitmen memberikan respon cepat dan tepat atas setiap keluhan, seraya meminta seluruh unit, termasuk Kanwil Sulbar, menjadikan forum tersebut ruang dialog terbuka yang inklusif dengan masyarakat.

“Pelayanan publik adalah wajah negara. Kita harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi didengar. Setiap pengaduan adalah masukan berharga bagi kita untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan,” ujar Menteri Hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri mengimbau masyarakat dan ASN memanfaatkan Super Apps PASTI, aplikasi terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan hukum dan kanal pengaduan dalam satu platform digital untuk memudahkan akses, mempercepat penanganan aduan, dan meningkatkan transparansi pelayanan.

Kakanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan apresiasi atas forum tersebut dan menegaskan komitmen menindaklanjuti arahan Menteri dengan memperkuat kanal pengaduan resmi, mempercepat respon terhadap keluhan, serta mendorong partisipasi publik dalam evaluasi layanan agar semakin selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat Sulawesi Barat.

Pasca-kegiatan, Kanwil Kemenkum Sulbar memfokuskan langkah pada optimalisasi komunikasi pengaduan, penerapan prinsip respon cepat dan akuntabel, serta pemanfaatan aplikasi PASTI sebagai sarana utama pengelolaan aspirasi dan laporan masyarakat di bidang pelayanan hukum.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Kemenkum Sulbar berharap kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum di Sulawesi Barat semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme pengaduan yang tersedia.