RRI.CO.ID, Mamuju – Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim dukung penguatan kolaborasi lintas sektor. Tujuannya hasilkan kebijakan publik yang berdampak dan jawab kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan usai ikuti Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Rabu 17 Juni 2026 secara virtual.

Saefur Rochim nilai penyusunan kebijakan efektif butuh sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain.

“Forum ini menjadi sarana yang sangat baik untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kolaborasi yang kuat, kualitas rekomendasi kebijakan dapat semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Kemenkum Sulbar.

FKK Kementerian Hukum dibentuk sejak 2025 sebagai wadah diskusi, pertukaran gagasan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis data serta kebutuhan pembangunan nasional.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas tegaskan kebijakan publik jadi instrumen strategis arahkan program pemerintah ke sasaran pembangunan. Ia ingatkan pentingnya hilangkan ego sektoral yang hambat implementasi.

“Berbagai hasil penelitian dan kajian harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Supratman.

Menkum juga soroti penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dan peningkatan mutu pelayanan publik sebagai agenda prioritas yang perlu didukung rekomendasi kebijakan.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady bilang FKK dirancang jadi ruang kolaboratif analis kebijakan, akademisi, dunia usaha, dan unsur lain untuk dukung program prioritas pemerintah. FKK diharapkan hasilkan policy brief tematik jadi referensi kebijakan nasional.

Deputi LAN RI Agus Sudrajat tambah, kualitas kebijakan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Jumlah kebijakan kategori unggul di Indeks Kualitas Kebijakan masih kecil.

“Karena itu, seluruh peserta forum untuk menghadirkan inovasi dan terobosan dalam proses perumusan kebijakan agar hasil kajian dapat diterapkan secara nyata,” ajak Agus.

Melalui FKK, Kanwil Kemenkum Sulbar nyatakan komitmen dukung peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis bukti, responsif kebutuhan masyarakat, dan dorong tata kelola pemerintahan lebih baik.